Pernahkah kita berhenti sejenak di tengah gegap gempita kekuasaan dan bertanya , Apakah kekuasaan yang kita genggam masih bernafas sebagai amanah, ataukah telah menjelma menjadi singgasana kesombongan?
Apakah suara rakyat di jalanan kita dengar sebagai ancaman, ataukah kita maknai sebagai doa yang mengetuk pintu langit?
Apakah air mata mereka adalah noda yang harus disapu dengan pentungan, ataukah ia adalah cermin jernih yang memperlihatkan luka bangsa yang mesti kita obati?
Apakah kursi jabatan yang kita duduki adalah titipan Allah untuk melayani, ataukah kita telah memperlakukannya sebagai mahkota warisan yang tak tersentuh kritik?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan undangan untuk berbenah.
Sebab, jika nurani kita masih hidup, maka setiap jeritan rakyat bukanlah suara sumbang, melainkan pesan cinta agar negeri ini kembali pada rel keadilan.
Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an:
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰۤىٕكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍۗ
“Barangsiapa membela diri setelah dizalimi, maka ia tidak mendapat cela sedikit pun.” (QS. Asy-Syura: 41)
Dan Rasulullah SAW. bersabda:
“Barangsiapa membenarkan kedustaan penguasa dan menyokong kezaliman mereka, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Ia pun tak akan menemuiku di telaga.” (HR. Tirmidzi).
Ayat dan sabda ini adalah peta moral yang abadi: ketika penguasa kehilangan amanah, rakyat berhak melawan, bukan karena mereka membenci negara, melainkan karena mereka mencintai keadilan.
*Gelombang di Jalanan*
Sejak akhir Agustus 2025, Jakarta berguncang. Jalan-jalan dipenuhi wajah-wajah yang lelah sekaligus berani.
Dari pengemudi ojek daring hingga mahasiswa, dari pedagang kaki lima hingga pelajar berseragam, semua berkumpul membawa poster, suara, dan luka.
Bahasa mereka hanya satu: “Kami sudah muak ditindas.” Mereka menolak komersialisasi pendidikan, menolak politik dinasti, menolak kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Mereka menuntut RUU Perampasan Aset segera disahkan, bukan semata teks hukum, melainkan simbol keberpihakan negara kepada rakyat miskin yang puluhan tahun dirampok oligarki.
Namun jawaban negara sering kali bukan pelukan, melainkan pentungan. Bukan dialog, melainkan gas air mata.
Rakyat yang turun dengan tangan kosong diperlakukan seolah musuh negara. Pertanyaan yang terus berulang di udara, apakah ini wajah negeri yang katanya merdeka?
*Pelajaran Sejarah*
Sejarah selalu memberi pelajaran: rakyat tidak pernah lahir untuk melawan.
Rakyat melawan karena dipaksa oleh kezaliman. Dan kezaliman itu muncul dalam rupa-rupa wajah: aparat yang menindas, bukan mengayomi, DPR yang meninggikan suara arogan, seakan rakyat tidak tahu apa-apa, pejabat yang melontarkan kata-kata kasar, menyebut rakyat bodoh hanya karena berani bersuara, pemimpin yang lupa bahwa jabatan bukan mahkota warisan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Kezaliman semacam ini ibarat bara kecil yang ditiup angin, makin ditekan, ia makin berkobar. Al-Qur’an sudah memberi cermin tentang wajah klasik tirani. Fir’aun pernah berkata:
مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ
“Aku tidak menunjukkan kepadamu kecuali apa yang aku pandang benar, dan aku tidak memberi petunjuk kepadamu kecuali jalan yang lurus.” (QS. Ghafir: 29)
Beginilah sifat penguasa yang buta nurani: mengklaim diri paling benar, menutup ruang kritik, dan menganggap rakyat tidak tahu apa-apa.
Bukankah gema ayat ini masih terasa dalam ucapan sebagian elit hari ini?
Namun kisah Fir’aun selalu berakhir tragis, ia ditenggelamkan oleh lautan yang ia kira pagar kekuasaan.
Sejarah Islam pun mencatat tiran lain, Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, yang pedangnya mudah terhunus untuk membungkam rakyat kritis. Ribuan orang ia bunuh demi menjaga legitimasi kekuasaan.
Namun yang tersisa dari Hajjaj bukan doa kebaikan, melainkan kutukan sejarah.
Nama besarnya bukan dikenang sebagai penjaga negara, tetapi simbol tirani yang gagal memahami amanah Allah.